Antrean BBM Masih Terjadi, Wali Kota Parepare Minta Pertamina Tambah Kuota BBM

PAREPARE, CivicLens NEWS – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Parepare. Pemerintah menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui evaluasi terhadap ketersediaan, distribusi, hingga kecukupan kuota BBM bagi masyarakat.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026). Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, Pertamina, serta Hiswana Migas.

VIDEO

Pada waktu yang sama, Pemkot Parepare juga mengikuti rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom. Rapat tingkat provinsi tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dengan agenda mengevaluasi kondisi penyaluran BBM dan LPG serta penanganan antrean di wilayah Sulsel.

Dalam rapat di Parepare, Pertamina menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk merespons kondisi di lapangan. Salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota harian BBM untuk Parepare melalui Pertamina Area Makassar.

“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat.

Selain mengupayakan tambahan pasokan, Pertamina juga menurunkan personel untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah SPBU. Pengawasan tersebut antara lain diarahkan untuk mencegah pembelian BBM subsidi secara berulang oleh kendaraan yang diduga berperan sebagai pelansir.

Pengelola SPBU juga diminta melaporkan nomor polisi kendaraan yang dicurigai melakukan aktivitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti.

Namun, bagi Pemkot Parepare, tambahan pasokan yang sudah diberikan belum sepenuhnya menjawab persoalan antrean. Tasming Hamid meminta Pertamina kembali menghitung kebutuhan riil BBM masyarakat dan mempertimbangkan penambahan kuota, terutama untuk jenis Pertalite.

“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming.

Tasming menilai, penentuan kuota BBM perlu didasarkan pada data kebutuhan yang lebih akurat. Karena itu, ia mendorong dilakukan pendataan ulang agar kuota yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, kebutuhan BBM Parepare tidak bisa dihitung hanya berdasarkan jumlah kendaraan milik masyarakat setempat. Sebagai kota lintasan antardaerah, Parepare juga menjadi tempat pengisian BBM bagi kendaraan yang melakukan perjalanan dari dan menuju daerah lain.

“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.

Tasming menegaskan karakter Parepare sebagai kota lintasan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan dan distribusi BBM.

“Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.

Antrean BBM Juga Dievaluasi di Tingkat Provinsi

Persoalan serupa turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat evaluasi penanganan antrean BBM di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Hiswana Migas Sulsel.

Andi Sudirman mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah mulai terurai. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan pasokan yang tersedia mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai peningkatan antrean tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga ikut memengaruhi, terutama akibat peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi karena adanya perbedaan harga.

“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.

Di sisi lain, pasokan BBM dari Pertamina disebut telah mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), pasokan dalam kondisi tertentu kini telah mencapai 1.300 KL.

“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak hanya berfokus pada peningkatan pasokan, tetapi juga melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan BBM berdasarkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Andi Sudirman meminta dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengukur dampak peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi terhadap peningkatan kebutuhan BBM subsidi di Sulawesi Selatan.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan penyaluran BBM dapat lebih tepat sasaran sekaligus mampu mengantisipasi peningkatan permintaan di tengah dinamika konsumsi masyarakat.