Parepare Raih Penghargaan IKD Disdukcapil Prima Award 2026, Satu-satunya Di Kawasan Indonesia Timur
PAREPARE, CivicLens NEWS – Kota Parepare kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, capaian tersebut datang dari sektor administrasi kependudukan melalui penghargaan Indeks Kependudukan Digital (IKD) Disdukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) kepada daerah dengan capaian aktivasi IKD tertinggi dan diserahkan
dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil sekaligus rilis Data
Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, 3–4 Agustus 2026.
Parepare berhasil masuk dalam jajaran 10 daerah
dengan capaian IKD tertinggi secara nasional. Capaian ini sekaligus
menjadi catatan tersendiri karena Parepare tercatat sebagai satu-satunya
daerah dari Pulau Sulawesi, bahkan kawasan Indonesia Timur, yang
berhasil menembus daftar tersebut.
Sepuluh daerah penerima penghargaan itu masing-masing
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kabupaten Wonogiri, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Kota Magelang, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Madiun,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Padang Panjang, dan Kota
Parepare.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Parepare, Suriani, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat
yang dinilai turut berperan dalam mendorong tingginya capaian aktivasi IKD di
Kota Parepare.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Parepare
atas kepercayaan dan dukungannya. Mari terus bersama mewujudkan layanan
kependudukan yang inovatif, cepat dan berkualitas,” ujar Suriani.
Tidak hanya piagam penghargaan, para daerah penerima
apresiasi juga mendapatkan dukungan infrastruktur digital berupa VSAT
Starlink. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas
dan mendukung pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan,
penghargaan tersebut menjadi bentuk dorongan bagi pemerintah daerah untuk
semakin mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Menurut Tito, IKD memiliki peran strategis sebagai
bagian dari infrastruktur digital publik karena dapat membuat pelayanan
pemerintahan berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“IKD adalah fondasi digital public infrastructure.
Dengan IKD, layanan pemerintah bisa lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Saya berharap daerah lain menjadikan capaian ini sebagai motivasi,” kata Tito.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa capaian aktivasi IKD tidak semata-mata
berorientasi pada pencapaian angka.
Ia menyebut, aktivasi IKD merupakan bagian dari langkah
membangun ekosistem data kependudukan yang terintegrasi dan dapat mendukung
pelaksanaan berbagai kebijakan nasional.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja
keras jajaran Dukcapil daerah. Aktivasi IKD bukan hanya target angka, tetapi
bagian dari upaya membangun ekosistem data kependudukan yang terintegrasi untuk
mendukung kebijakan nasional,” jelas Teguh.
Bagi Parepare, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa
transformasi layanan administrasi kependudukan tidak hanya menjadi agenda
pemerintah pusat, tetapi juga mampu diimplementasikan secara konkret di daerah.
.png)