Parepare Bergerak, Aliansi Soroti Korupsi hingga Tuntutan Keadilan Daerah

PAREPARE, CivicLens NEWS — Suara kritik terhadap kondisi nasional bergema dari Kota Parepare. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare, Kamis (20/8/2026), membawa 10 poin tuntutan yang menyasar persoalan politik, hukum, ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.

VIDEO KEGIATAN

Aksi yang dipusatkan di Gedung DPRD Kota Parepare tersebut mengusung tema “Parepare Bergerak Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia”. Massa menilai berbagai persoalan yang terjadi di tingkat nasional tidak boleh hanya menjadi konsumsi pemberitaan, tetapi harus mendapat perhatian dan respons nyata dari pemerintah.

Aliansi ini terdiri dari Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), Forum Pembela Umat (FPU), GMKR, MD KAHMI Parepare, Forum Masyarakat Bahagia (FMB), dan LSM Fokus.

Koordinator aksi sekaligus pembaca 10 Poin Pernyataan Sikap, Muhlis Abdullahi, mengatakan aksi tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat yang merasakan tekanan ekonomi sekaligus melihat berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Muhlis, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan selama beberapa tahun terakhir. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum memperlihatkan langkah yang cukup untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai kebijakan destruktif dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun.

“Kita terpanggil dengan adanya kondisi Indonesia ini yang semakin parah. Diawali dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun dan tidak ada upayanya Pak Prabowo untuk menghentikan segala bentuk upaya berkuasa tersebut, termasuk meloloskan anaknya, Gibran, menjadi Wakil Presiden. Korupsi pejabat luar biasa marak dari daerah hingga pusat mencapai triliunan rupiah, sementara pajak terus naik, listrik naik, dan SPP mahasiswa di perguruan tinggi sangat tinggi,” tegas Muhlis Abdullah.

Ia menilai persoalan tersebut semakin dirasakan masyarakat karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan hidup.

Muhlis mengatakan, aspirasi yang dibawa dalam aksi tidak hanya disampaikan melalui orasi di hadapan gedung wakil rakyat. Aliansi juga telah menyiapkan surat pernyataan sikap resmi yang ditujukan kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh agar aspirasi yang lahir dari daerah dapat diteruskan dan menjadi perhatian pemerintah pusat.

Namun, Muhlis memberikan peringatan keras apabila suara daerah terus diabaikan. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan munculnya tuntutan yang lebih jauh sebagai bentuk kekecewaan masyarakat.

“Kami mengimbau, jika Papua, Aceh, dan Kalimantan meminta merdeka karena ketidakadilan, maka kami di Sulawesi minimal Sulawesi Selatan juga siap menuntut merdeka dan memisahkan diri agar rakyat bisa merasakan keadilan yang merata,” tambahnya.

Rahman Saleh: Indonesia Dinilai Berada di Pinggir Jurang

Kritik senada disampaikan Rahman Saleh yang turut tampil menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.

Rahman Saleh menilai kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Ia menyoroti persoalan sosial, ekonomi, korupsi, serta tata kelola pemerintahan yang menurutnya belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

“Kita gelar aksi dengan 10 tuntutan, Indonesia sudah berada di pinggir jurang. Ini ulah para pejabat negeri ini,” ujar Rahman Saleh dalam orasinya.

Ia kemudian menyoroti persoalan korupsi yang dinilainya menjadi salah satu faktor yang semakin membebani masyarakat.

Rahman Saleh berpandangan, Indonesia bukanlah negara yang miskin sumber daya alam. Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat apabila masih dibayangi persoalan korupsi dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Indonesia bukan negara miskin sumber daya alam. Tetapi persoalan korupsi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke masyarakat membuat masyarakat semakin menderita,” katanya.

Tidak hanya persoalan hukum dan korupsi, Rahman Saleh juga mengkritisi sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan. Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Sekolah Rakyat.

Program-program tersebut masuk dalam sorotan aliansi dan menjadi bagian dari tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi serta audit secara menyeluruh.

Dari Evaluasi Pemerintah hingga Pemakzulan Wapres

Aksi yang berlangsung di DPRD Parepare itu tidak berhenti pada kritik terhadap kondisi ekonomi. Massa juga membawa sejumlah tuntutan politik dan hukum yang cukup tajam.

Salah satunya adalah desakan kepada DPR/MPR RI untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aliansi juga mendesak agar penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo dilakukan tanpa pandang bulu.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran gagal mengemban amanah penderitaan rakyat dan dinilai masih meneruskan berbagai kebijakan yang mereka anggap sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Aliansi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto kembali pada visi Indonesia yang kuat dan berdaulat serta melepaskan diri dari apa yang mereka sebut sebagai pengaruh oligarki, “Geng Solo”, dan institusi “Partai Cokelat”.

Selain itu, mereka meminta evaluasi besar-besaran terhadap birokrasi, perampingan kabinet, serta audit total terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai memiliki potensi menjadi ladang rente dan korupsi.

Dukung Shadow Cabinet dan Revolusi Konstitusional

Dalam tuntutan lainnya, Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare menyatakan dukungan terhadap pembentukan Shadow Cabinet atau Kabinet Bayangan.

Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen kontrol moral terhadap pemerintah dengan melibatkan aktivis, akademisi, dan kalangan cendekiawan kritis.

Aliansi juga menyatakan dukungan terhadap Dr. Syukur Mandar untuk memimpin gerakan perubahan total dan gerakan revolusi konstitusional yang mereka nilai diperlukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

Sementara pada poin lainnya, massa menyerukan masyarakat Sulawesi memperjuangkan keadilan distributif dan menolak pengabaian hak-hak daerah dengan alasan efisiensi anggaran.

Bahkan, dalam dokumen sikap tersebut dicantumkan seruan “Sulawesi Merdeka” apabila pemerintah dinilai gagal menciptakan keadilan sosial dan pemerataan bagi daerah.

Di penghujung tuntutan, aliansi juga mengajak kaum intelektual, akademisi, ulama, dan ustaz untuk tidak memilih diam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Mereka menyerukan agar kelompok intelektual dan tokoh agama ikut menyuarakan kebenaran serta memperjuangkan keadilan bersama masyarakat.

10 Poin Pernyataan Sikap

Secara lengkap, 10 poin yang dibacakan H. Muhlis Abdullah dalam aksi tersebut meliputi:

1. Kegagalan Pemerintahan Prabowo-Gibran — Aliansi menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal mengemban amanah penderitaan rakyat karena dinilai hanya melanjutkan warisan kerusakan dan kebijakan destruktif dari 10 tahun pemerintahan sebelumnya.
2. Kembali ke Visi Berdaulat — Mendesak Presiden Prabowo Subianto kembali kepada haluan Indonesia yang kuat dan berdaulat serta bersiap menghadapi gelombang mosi tidak percaya dan kekuatan rakyat apabila tuntutan tersebut diabaikan.
3. Lepas dari Cengkeraman Oligarki dan “Partai Cokelat” — Menuntut Presiden Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang “Geng Solo”, oligarki hitam, serta intervensi institusi “Partai Cokelat” yang menurut mereka mencederai marwah penegakan hukum.
4. Evaluasi Birokrasi dan Audit Program Mercusuar — Meminta perombakan tata kelola birokrasi, perampingan kabinet, serta audit terhadap program seperti MBG, Koperasi Desa (KOPDES), dan Sekolah Rakyat yang menurut aliansi memiliki indikasi menjadi ladang rente dan korupsi.
5. Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka — Mendesak DPR/MPR RI memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI karena dinilai lahir dari proses yang bermasalah secara hukum, etika, dan konstitusi.
6. Tangkap dan Adili Joko Widodo — Menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap mantan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penerapan prinsip equality before the law.
7. Dukungan Pembentukan Kabinet Bayangan — Mendukung pembentukan Shadow Cabinet yang diinisiasi aktivis, akademisi, dan cendekiawan kritis sebagai kontrol moral sekaligus pengawasan terhadap pemerintah.
8. Dukungan Kepemimpinan Revolusi Konstitusional — Mendukung Dr. Syukur Mandar untuk memimpin gerakan perubahan total dan revolusi konstitusional.
9. Keadilan Distributif dan Deklarasi “Sulawesi Merdeka” — Menyerukan masyarakat Sulawesi memperjuangkan keadilan distributif serta menolak pengabaian hak daerah dengan dalih efisiensi anggaran. Aliansi juga menyerukan “Sulawesi Merdeka” apabila pemerintah dinilai gagal menciptakan keadilan sosial.
10. Seruan kepada Kaum Intelektual dan Agama — Mengajak intelektual, akademisi, ulama, dan ustaz untuk tidak mengambil sikap diam, tetapi bangkit menyuarakan kebenaran dan melawan apa yang mereka sebut sebagai kezaliman bersama rakyat.

Surat Pernyataan Diterima DPRD Parepare

Seluruh aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang diserahkan kepada pihak DPRD Kota Parepare.

Surat tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Parepare M. Yusuf Lapanna, didampingi anggota DPRD Parepare Sappe.

Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dari aksi, karena massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi jalanan, tetapi dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.

Aksi “Parepare Bergerak Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia” sekaligus memperlihatkan adanya kelompok masyarakat di daerah yang ingin mengambil bagian dalam menyuarakan persoalan nasional.

Bagi massa aksi, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya hanya menjadi momentum seremonial. Kemerdekaan, menurut mereka, harus diwujudkan melalui pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat kekuasaan.