Kelangkaan LPG 3 Kg Jadi Sorotan, Pemkot Parepare Sisir Jalur Distribusi dari SPBE hingga Pengecer

PAREPARE, CivicLens NEWS – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG subsidi 3 kilogram akhirnya mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Parepare. Bersama Pertamina, jajaran pemerintah turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG, Selasa (4/8/2026), guna memastikan distribusi gas melon benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai penyebab meningkatnya permintaan LPG subsidi yang dalam beberapa pekan terakhir memicu keresahan warga di sejumlah wilayah Kota Parepare.

Sidak dipimpin Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Parepare, Andi Wisna, serta SBM Sulselbar VII Gas Pertamina, Mulian Pratama. Tim tidak hanya memeriksa stok di pangkalan, tetapi juga menelusuri jalur distribusi untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.

Hamka menegaskan, pengawasan tidak berhenti pada sidak hari itu saja. Pemerintah Kota Parepare akan melakukan pemantauan intensif selama satu pekan penuh terhadap seluruh rantai distribusi, mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan hingga pengecer.

"Dalam satu minggu ini kami akan terus melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga kami bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala," ujar Hamka.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pemerintah menyebut distribusi LPG subsidi di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan indikasi gangguan besar pada pasokan.

Meski demikian, lonjakan konsumsi dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan gas melon terasa sulit diperoleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah musim kemarau yang membuat banyak petani beralih menggunakan LPG sebagai bahan bakar mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian.

"Sebenarnya stok aman dan kami terus memantau proses distribusi setiap hari. Saat ini alokasi LPG di Parepare sekitar 7.240 tabung per hari," kata Hamka.

Ia menambahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan masyarakat terus meningkat akibat musim kemarau, Pemerintah Kota Parepare siap mengusulkan penambahan kuota LPG subsidi kepada pemerintah pusat melalui pihak terkait.

Sementara itu, SBM Sulselbar VII Gas Pertamina, Mulian Pratama, mengingatkan bahwa LPG subsidi tidak boleh didistribusikan keluar dari wilayah yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, Pertamina saat ini masih melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya LPG subsidi yang keluar dari wilayah distribusi.

"Secara ketentuan, penyaluran LPG tidak boleh keluar dari wilayah distribusi atau kota dan kabupaten yang menjadi wilayah alokasinya. Saat ini kami masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah," jelas Mulian.

Ia mengungkapkan, sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya permintaan, Pertamina telah menambah pasokan LPG untuk Parepare. Dalam tiga hari terakhir, distribusi harian meningkat dari sekitar 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per hari.

Menurut Mulian, peningkatan konsumsi tidak hanya berasal dari rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, tetapi juga dari sektor pertanian.

Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi pemerintah, LPG subsidi sebenarnya hanya boleh dimanfaatkan oleh petani penerima bantuan konverter kit BBM ke BBG. Namun di lapangan masih ditemukan banyak petani yang melakukan konversi mesin pompa secara mandiri sehingga turut menggunakan LPG subsidi karena dianggap lebih ekonomis.

"Banyak petani yang menggunakan LPG untuk pompa air karena dinilai lebih hemat, waktu operasionalnya lebih lama, dan biayanya lebih murah dibandingkan BBM," ungkapnya.

Meski demikian, Pertamina menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Parepare dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran.

Terkait keberadaan pengecer, Mulian menjelaskan regulasi masih memperbolehkan pangkalan menyalurkan sekitar 10 persen alokasinya kepada pengecer yang terdaftar. Namun dalam kondisi tingginya kebutuhan saat ini, seluruh pangkalan diimbau memprioritaskan penjualan langsung kepada masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang memang menjadi penerima manfaat LPG subsidi.

Di sisi lain, kondisi di lapangan masih dirasakan beragam oleh masyarakat. Seorang warga Parepare, Rahim, mengaku masih bisa memperoleh LPG 3 kilogram di pangkalan meski dengan harga yang tidak selalu sama.

"Kadang saya beli Rp18.500 per tabung, kadang juga sampai Rp20.000 per tabung," tuturnya.

Dengan pengawasan yang diperketat serta tambahan pasokan dari Pertamina, pemerintah berharap keresahan masyarakat segera mereda. Namun evaluasi terhadap pola distribusi dan tingginya konsumsi selama musim kemarau akan terus dilakukan agar gas subsidi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak, bukan justru bocor ke sektor yang tidak sesuai peruntukannya.