Kehadiran dan Kinerja ASN Jadi Sorotan, Wali Kota Parepare Siapkan Evaluasi Ketat TPP
.png)
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah serta penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 82 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024 di Lapangan Binalipu, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Tasming menyoroti masih adanya ASN yang belum menunjukkan kedisiplinan maksimal, khususnya terkait ketepatan waktu mengikuti apel. Menurutnya, kegiatan Hari Kesadaran Nasional yang hanya dilaksanakan sekali setiap bulan seharusnya menjadi agenda yang mendapatkan perhatian penuh dari seluruh aparatur.
Ia mengungkapkan bahwa saat tiba di lokasi upacara beberapa menit sebelum kegiatan dimulai, masih terdapat ASN yang belum hadir. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa budaya disiplin masih perlu diperkuat di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, Tasming menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk melakukan pemantauan dan pendataan terhadap ASN yang kerap terlambat ataupun tidak aktif mengikuti kegiatan pemerintahan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses pembinaan yang dilakukan secara berkala.
Selain aspek kehadiran, Wali Kota juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan penilaian kinerja yang adil dan terukur. Ia menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi tidak seharusnya memperoleh nilai maupun tunjangan yang sama dengan pegawai yang kurang aktif menjalankan tugasnya.
Menurut Tasming, pemberian TPP harus mencerminkan capaian dan kontribusi masing-masing pegawai. Oleh sebab itu, ASN yang tidak menunjukkan kinerja optimal dapat dikenakan pengurangan TPP sebagai bentuk konsekuensi atas rendahnya disiplin kerja.
Tak hanya bawahan, para kepala OPD juga diingatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Tasming menilai, penilaian yang dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan capaian individu justru menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang sehat.
Pemerintah Kota Parepare berharap langkah tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan birokrasi yang lebih disiplin, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Dengan sistem penghargaan dan evaluasi yang lebih objektif, ASN yang bekerja dengan baik diharapkan memperoleh apresiasi yang setimpal, sementara mereka yang kurang disiplin terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemerintah Kota Parepare guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas bagi masyarakat.
