Wali Kota Parepare Klarifikasi Pernyataan soal Media, Tasming Hamid Sampaikan Permohonan Maaf
PAREPARE – Polemik terkait pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengenai media yang mengkritik pemerintah daerah mendapat tanggapan langsung dari orang nomor satu di Kota Parepare tersebut. Tasming Hamid menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mengancam, mengintimidasi, maupun membatasi kebebasan pers.
Permohonan maaf itu disampaikan menyusul beredarnya rekaman pidato Tasming dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai menyinggung media dan kerja jurnalistik.
Dalam klarifikasinya, Tasming menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan evaluasi pola kemitraan Pemerintah Kota Parepare dengan media, terutama menyangkut pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Ia mengakui bahwa pengarahan dalam forum tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, ia merasa perlu memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujar Tasming.
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa kritik dan masukan media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Parepare tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis, sepanjang disajikan secara profesional, berimbang, dan berlandaskan fakta.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” lanjutnya.
Tasming turut menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media tidak semestinya dimaknai sebagai upaya membatasi independensi pers. Sebaliknya, hubungan tersebut diharapkan dapat dibangun melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan informasi, dan sikap saling menghormati.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan pandangan, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers tetap berjalan secara konstruktif.
Menutup klarifikasinya, Tasming kembali menyampaikan permohonan maaf dan berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan media, tanpa mengesampingkan independensi serta profesionalisme jurnalistik.
“Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” tutup Tasming.
.png)