Tasming Hamid Lantik Sejumlah Pejabat Pemkot Parepare, Tegaskan Jabatan Bukan Hak Melainkan Amanah
PAREPARE, CivicLens NEWS – Rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare kembali bergulir. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional.
Pelantikan tersebut berlangsung di
Auditorium BJ Habibie, Rabu (4/11/2026), sebagai bagian dari penataan
organisasi pemerintahan sekaligus upaya mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam
menjalankan program pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Tasming
menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang melekat pada seorang aparatur sipil
negara (ASN), melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab.
Ia menyampaikan ucapan selamat
kepada para pejabat yang memperoleh kepercayaan dan amanah baru. Di sisi lain,
Tasming juga menyampaikan permohonan maaf kepada ASN yang belum mendapatkan
promosi, mengalami pergeseran posisi, maupun demosi dalam proses penataan
tersebut.
Menurutnya, keputusan rotasi dan
mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang harus
dilakukan berdasarkan kebutuhan serta efektivitas birokrasi, bukan atas
pertimbangan suka atau tidak suka.
“Secara pribadi, tentu saya
menginginkan yang terbaik untuk seluruh ASN. Namun, karena keterbatasan formasi
jabatan dan roda pemerintahan harus terus bergerak, kami harus mengambil
keputusan ini. Terlebih, 18 program prioritas janji politik kami bersama Pak
Wakil Wali Kota yang harus segera direalisasikan dan menjadi perhatian utama,”
ujar Tasming.
Ia juga meminta ASN yang belum
memperoleh promosi agar tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, setiap aparatur tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan
kepercayaan pada masa mendatang sepanjang terus meningkatkan kualitas kerja dan
pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Tasming turut
menegaskan komitmennya menjaga transparansi dalam proses asesmen hingga
pelantikan. Ia mengaku sengaja menghindari pertemuan personal dengan para calon
pejabat selama proses seleksi guna mencegah munculnya persepsi negatif maupun
dugaan praktik transaksional.
“Saya tidak ingin bertemu karena
tidak mau ada kesan transaksional. Lillahi ta’ala, tidak ada bayar-membayar
dalam proses ini. Jika ada pihak yang merasa dimanfaatkan oleh oknum tertentu,
saya jamin itu tindakan oknum tak bertanggung jawab. Segera laporkan langsung
kepada saya,” tegasnya.
Kepada pejabat yang baru dilantik,
Tasming meminta agar segera menyesuaikan diri dan bekerja sesuai tugas serta
tanggung jawab masing-masing, dengan tetap mengacu pada target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan
pemerintahan tidak cukup diukur dari penempatan pejabat dalam struktur
organisasi, tetapi harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat nyata yang
dirasakan masyarakat.
“Kepada semua yang dilantik, selamat
bekerja. Jadikan momentum ini sebagai bentuk penerimaan amanah besar yang tidak
hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Buktikan dengan
kerja nyata,” tambahnya.
Tasming juga memastikan evaluasi
terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Ia menegaskan,
rotasi jabatan masih terbuka untuk dilakukan kembali apabila hasil evaluasi menunjukkan
adanya pejabat yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Oleh karena itu, maksimalkan
seluruh potensi yang ada. Saya tidak perlu mengajari ikan berenang. Bapak dan
Ibu sekalian sudah lama menjadi pamong. Bapak dan Ibu sekalianlah yang menjadi
ujung tombak realisasi program kita ini. Jika kinerja maksimal, masyarakat yang
akan merasakan manfaatnya,” jelas Tasming.
Menutup sambutannya, ia kembali
menekankan bahwa penempatan maupun pergeseran pejabat merupakan keputusan
organisasi yang didasarkan pada kebutuhan pemerintahan dan efektivitas
pelayanan publik.
“Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada yang mendapat amanah baru, dan mohon maaf bagi yang belum berkesempatan atau harus berpindah posisi. Ini bukan soal suka atau tidak suka (like and dislike), melainkan murni demi kebutuhan efektivitas birokrasi,” pungkasnya.
