MENAKAR INTEGRITAS ESG (ENVIROMENTAL SOCIAL, GOVERNANCE): TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS & CSR PEMERINTAH SERTA DUNIA USAHA DI KOTA PAREPARE

 

Dr. Mulyana Machmud, SE.,M.Ak (Dosen Institut Ilmu Sosial & Bisnis Andi Sapada Parepare)

1. ESG Bukan Sekadar Komitmen, tetapi Ujian Integritas

Penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) semakin penting dalam membangun tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. ESG tidak lagi cukup dipahami sebagai konsep modern dalam pengelolaan perusahaan atau sekadar instrumen untuk meningkatkan citra kelembagaan. Lebih dari itu, ESG merupakan kerangka untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi mampu menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, serta prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pembicaraan mengenai integritas ESG menjadi relevan karena pembangunan daerah tidak hanya dituntut menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga harus menjamin kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan manfaat pembangunan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan maupun pelaku usaha.

Persoalan mendasarnya adalah apakah komitmen terhadap keberlanjutan benar-benar telah diterjemahkan menjadi kebijakan, program, penganggaran, pengawasan, dan tindakan nyata? Ataukah ESG masih sebatas narasi normatif yang terdengar baik dalam dokumen perencanaan, laporan kelembagaan, kegiatan seremonial, dan publikasi keberhasilan organisasi?

Pertanyaan tersebut perlu dikemukakan secara kritis. Sebab, integritas ESG tidak dapat diukur hanya berdasarkan banyaknya program lingkungan, kegiatan sosial, atau pernyataan komitmen keberlanjutan. Integritas justru terlihat dari konsistensi antara apa yang dijanjikan, apa yang dikerjakan, berapa sumber daya yang dialokasikan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, menakar integritas ESG di Kota Parepare berarti menguji kesesuaian antara komitmen dan implementasi, antara kebijakan dan realisasi, serta antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan.

 

2. Transparansi Pemerintahan: Keterbukaan Informasi Tidak Boleh Berhenti pada Publikasi Administratif

Salah satu persoalan penting dalam mengukur integritas ESG adalah transparansi. Dalam prinsip Governance, transparansi bukan sekadar kewajiban pemerintah untuk memublikasikan dokumen perencanaan, laporan keuangan, atau informasi kegiatan pembangunan. Transparansi harus menjamin bahwa masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana dampak kebijakan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Kota Parepare sebenarnya telah memiliki landasan regulasi pembangunan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun. Selain itu, keberadaan portal PPID Kota Parepare memberikan saluran formal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Namun, keberadaan regulasi dan saluran informasi belum otomatis membuktikan bahwa transparansi telah berjalan secara substantif. Persoalan yang harus diuji adalah sejauh mana informasi tersebut mudah diakses, diperbarui, dipahami, dan dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Kritik terhadap tata kelola pemerintahan perlu diarahkan pada kemungkinan munculnya kesenjangan antara keterbukaan administratif dan keterbukaan substantif. Pemerintah dapat saja memublikasikan laporan kegiatan, tetapi belum tentu menyediakan informasi yang cukup mengenai efektivitas anggaran, dampak lingkungan, hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan.

Dalam perspektif ESG, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu program telah dilaksanakan. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah program tersebut menyelesaikan persoalan, apakah anggarannya digunakan secara efisien, dan apakah manfaatnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai contoh, informasi mengenai program pengelolaan sampah seharusnya tidak berhenti pada jumlah armada, kegiatan pengangkutan, atau anggaran operasional. Informasi tersebut perlu dilengkapi dengan volume sampah yang berhasil dikurangi, jumlah sampah yang didaur ulang, efektivitas pengelolaan tempat pemrosesan akhir, dan dampak program terhadap kebersihan lingkungan permukiman serta kawasan pesisir.

Kritik utamanya adalah transparansi yang hanya menampilkan keberhasilan tanpa membuka persoalan, kelemahan, dan hasil evaluasi berpotensi berubah menjadi instrumen komunikasi kelembagaan, bukan instrumen pengawasan publik.

Pemerintahan yang berintegritas seharusnya tidak hanya berani memublikasikan prestasi, tetapi juga terbuka terhadap kekurangan, kritik, dan konsekuensi kebijakan yang belum berhasil.

 

3. Akuntabilitas: Ketika Predikat dan Laporan Tidak Cukup Menjamin Kualitas Tata Kelola

Akuntabilitas merupakan dimensi penting berikutnya dalam mengukur integritas ESG. Pemerintahan yang akuntabel bukan hanya mampu menyusun laporan pertanggungjawaban, memperoleh penilaian administratif, atau memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas harus tercermin dalam kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap keputusan, penggunaan anggaran, hasil pembangunan, dan konsekuensi kebijakan kepada masyarakat.

Dalam konteks Parepare, terdapat persoalan yang patut menjadi perhatian publik. Pemberitaan detik Sulsel pada 22 Juni 2026 mengungkapkan adanya 14 temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup aspek penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset.

Beberapa persoalan yang diberitakan antara lain:

1. Ketidaksesuaian ketentuan penganggaran belanja daerah pada 11 SKPD dan 4 BLUD.
2. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta pajak air tanah yang dinilai belum memadai.
3. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang belum tertib.
4. Realisasi perjalanan dinas pada dua SKPD yang tidak didukung bukti riil.
5. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis belanja modal sebesar Rp445.016.375,70.
6. Denda keterlambatan atas 10 paket pekerjaan pada dua SKPD yang belum disetorkan ke kas daerah.

Temuan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Temuan pemeriksaan bukan dengan sendirinya merupakan bukti tindak pidana atau kesimpulan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan bermasalah. Akan tetapi, temuan tersebut merupakan indikator adanya aspek pengendalian, kepatuhan, dan pengelolaan keuangan yang harus diperbaiki serta ditindaklanjuti.

Di sinilah relevansi ESG menjadi sangat kuat. Apabila pemerintah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari komitmen tata kelola, setiap temuan pemeriksaan seharusnya diikuti dengan perbaikan sistematis, bukan sekadar penyelesaian administratif.

Persoalannya bukan hanya apakah rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti, tetapi juga apakah kesalahan serupa dapat dicegah agar tidak berulang. Apakah sistem pengawasan internal telah diperkuat? Apakah perencanaan dan penganggaran semakin berbasis risiko? Apakah pengadaan barang dan jasa semakin transparan? Apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan masyarakat?

Dalam perspektif Governance, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak cukup diukur dari kemampuan menyerap anggaran atau memperoleh opini audit. Keberhasilan harus dinilai berdasarkan kualitas belanja, kepatuhan, efektivitas program, integritas pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan.

Dengan demikian, predikat administratif dan laporan pertanggungjawaban harus diperlakukan sebagai instrumen pengendalian, bukan sebagai tujuan akhir tata kelola. Integritas pemerintahan justru diuji ketika kelemahan ditemukan dan bagaimana pemerintah memperbaikinya secara terbuka, konsisten, serta dapat diverifikasi oleh publik.

 

4. Environmental: Menguji Komitmen Pemerintah terhadap Kualitas Lingkungan Kota Parepare

Dimensi Environmental merupakan salah satu aspek yang paling konkret untuk menilai konsistensi antara kebijakan pembangunan dan tanggung jawab keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan perkembangan kawasan perkotaan semestinya tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.

Dalam dokumen RPJMD Kota Parepare 2025–2029 terdapat data yang patut mendapatkan perhatian serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Parepare mengalami penurunan dari 78,04 pada 2020 menjadi 75,65 pada 2021, 75,50 pada 2022, 71,68 pada 2023, dan 67,01 pada 2024. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar 11,03 poin dalam periode tersebut.

 

 

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Parepare

Data IKLH Kota Parepare dalam RPJMD 2025–2029, periode 2020–2024.

 Sumber :  RPJMD Kota Parepare 2025-2029, berdasarkan  data dinas lingkungan hidup.

 Angka tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai statistik dalam dokumen perencanaan. Penurunan IKLH merupakan sinyal yang perlu dijadikan dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan lingkungan. RPJMD sendiri mengaitkannya dengan penurunan kualitas air akibat degradasi daerah aliran sungai, meningkatnya sejumlah emisi dan partikulat udara, serta berkurangnya kualitas tutupan lahan akibat alih fungsi lahan.

Kondisi tersebut menghadirkan pertanyaan kritis: sejauh mana kebijakan pembangunan kota telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan? Apakah setiap pembangunan telah diikuti dengan pengendalian dampak lingkungan yang memadai? Apakah pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara konsisten? Apakah perubahan penggunaan lahan telah mempertimbangkan kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat?

Kritik yang perlu disampaikan adalah bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya dinilai dari bertambahnya bangunan, meningkatnya aktivitas ekonomi, atau berkembangnya kawasan perdagangan. Pembangunan juga harus dinilai berdasarkan kemampuan mempertahankan kualitas air, udara, tutupan lahan, ruang terbuka hijau, dan kesehatan ekosistem perkotaan.

Persoalan persampahan juga memperlihatkan tantangan yang tidak sederhana. Dokumen RPJMD mengidentifikasi masih adanya persoalan pengurangan sampah, keterbatasan sarana, dan kebutuhan penguatan pengawasan serta pemeliharaan fasilitas persampahan. Bahkan, dokumen tersebut mengakui bahwa penanganan sampah masih cenderung terfokus pada pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir.

Paradigma semacam ini perlu dikoreksi. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana sampah dipindahkan dari kawasan permukiman ke tempat pembuangan, tetapi harus membangun sistem ekonomi sirkular yang menekankan pengurangan sampah sejak sumbernya, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengolahan residu secara bertanggung jawab.

Bagi kota pesisir seperti Parepare, tanggung jawab lingkungan juga harus mencakup perlindungan kawasan pantai, pengendalian limbah domestik, pengelolaan drainase, serta pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari perairan. Penelitian yang tersimpan di Repository IAIN Parepare mengenai pencemaran pesisir juga mengidentifikasi persoalan sampah domestik, termasuk plastik, styrofoam, dan limbah rumah tangga di kawasan Pantai Anjungan Cempae. Temuan penelitian tersebut merupakan bukti akademik mengenai persoalan yang perlu ditangani, bukan pengukuran menyeluruh atas kondisi seluruh pesisir Parepare. Repository IAIN PAREPARE

Karena itu, integritas Environmental tidak dapat diukur dari banyaknya kegiatan bersih pantai atau penanaman pohon yang dipublikasikan. Ukurannya harus lebih substantif: apakah kualitas lingkungan membaik, apakah pencemaran berkurang, apakah kawasan lindung terjaga, dan apakah masyarakat memperoleh lingkungan yang sehat.

 

5. Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha: CSR Bukan Instrumen Pencitraan Perusahaan

Selain pemerintah, dunia usaha memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan. Perusahaan, lembaga keuangan, pelaku industri, sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Aktivitas ekonomi harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Parepare telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Regulasi ini memberikan landasan bagi kontribusi perusahaan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong koordinasi agar program tanggung jawab sosial tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.

Namun, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah terukur, terkoordinasi, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang?

Kritik terhadap praktik CSR yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan menjadikan kegiatan sosial sebagai aktivitas seremonial. Bantuan sembako, pembagian dana sosial, kegiatan olahraga, penanaman pohon, atau bantuan fasilitas publik tentu dapat memberikan manfaat. Namun, kegiatan tersebut belum otomatis mencerminkan integritas ESG apabila tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan masyarakat dan evaluasi dampak.

CSR seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak bantuan yang diberikan perusahaan, melainkan harus menjawab persoalan yang lebih penting:

1.    Berapa besar kontribusi perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

2.    Apakah tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan kerja yang layak?

3.    Apakah perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja?

4.    Apakah kegiatan usaha telah mengendalikan limbah dan pencemaran?

5.    Apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupannya?

6.    Apakah penggunaan dana CSR dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat diukur?

 

Perusahaan yang menjalankan CSR hanya untuk membangun reputasi tanpa memperbaiki dampak operasionalnya berisiko terjebak dalam praktik social washing atau greenwashing.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat melaksanakan kegiatan penghijauan, tetapi pada saat yang sama belum optimal mengendalikan limbah operasionalnya. Perusahaan juga dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi belum memberikan perhatian memadai terhadap keselamatan pekerja, upah yang layak, dan perlindungan lingkungan sekitar.

Di sinilah integritas ESG harus diuji secara menyeluruh. Tanggung jawab sosial tidak boleh menjadi pengganti kepatuhan lingkungan, dan kegiatan filantropi tidak boleh digunakan untuk menutupi dampak negatif aktivitas ekonomi.

Perusahaan yang berintegritas bukan perusahaan yang paling banyak memublikasikan kegiatan CSR, melainkan perusahaan yang mampu membuktikan bahwa proses bisnisnya menciptakan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan.

 

6. Persoalan Kesenjangan antara Pemerintah dan Dunia Usaha

Salah satu tantangan implementasi ESG di Parepare adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, mengatur tata ruang, mengawasi kepatuhan, serta melindungi kepentingan publik. Sementara itu, dunia usaha bertanggung jawab menjalankan aktivitas ekonomi secara patuh, etis, dan berkelanjutan.

Kedua pihak tidak boleh berjalan dalam kepentingan yang terpisah. Pemerintah tidak seharusnya hanya mengejar peningkatan investasi dan penerimaan daerah tanpa memperhitungkan risiko sosial-lingkungan. Sebaliknya, perusahaan juga tidak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan pendapatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi aktivitasnya terhadap masyarakat.

Hubungan pemerintah dan dunia usaha harus dibangun melalui prinsip kemitraan yang transparan, tetapi tetap menjaga independensi pengawasan. Kemitraan tidak boleh menciptakan konflik kepentingan, perlakuan istimewa, atau kompromi terhadap standar lingkungan.

Terdapat beberapa pertanyaan kritis yang layak diajukan kepada seluruh pemangku kepentingan di Parepare:

1. Apakah pemerintah memiliki data terbuka mengenai perusahaan yang telah memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial?
2. Apakah hasil pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi?
3. Apakah program CSR perusahaan telah diselaraskan dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah?
4. Apakah terdapat evaluasi terhadap manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap program tanggung jawab perusahaan?
5. Apakah masyarakat memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh tindak lanjut?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap institusi atau perusahaan tertentu. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan instrumen untuk membangun budaya pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola ESG di daerah.

 

7. Mengapa Integritas ESG Harus Diukur melalui Indikator yang Terukur?

Persoalan utama dalam penerapan ESG bukan terletak pada ketiadaan konsep, melainkan pada lemahnya hubungan antara komitmen, pelaksanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban. Tanpa indikator yang jelas, ESG berisiko menjadi jargon kelembagaan yang sulit dibuktikan hasilnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Parepare perlu mendorong model pengukuran integritas ESG yang dapat diterapkan secara konsisten oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Berikut kerangka indikator yang dapat digunakan.

Dimensi	Indikator pengukuran	Bukti yang harus tersedia
Environmental	Kualitas air, udara, tutupan lahan, pengurangan sampah	Data lingkungan dan hasil pemantauan
Social	Kesejahteraan, kesempatan kerja, perlindungan pekerja, partisipasi masyarakat	Data ketenagakerjaan dan dampak sosial
Governance	Transparansi anggaran, kepatuhan, pengawasan, tindak lanjut audit	Laporan kinerja, audit, dan keterbukaan informasi
CSR	Ketepatan sasaran, efektivitas program, manfaat masyarakat	Laporan CSR dan evaluasi dampak
Integritas	Konsistensi komitmen dengan realisasi	Verifikasi independen dan pelaporan berkala

 

Pengukuran tersebut perlu memperhatikan perbedaan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dinilai berdasarkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik, sedangkan perusahaan dinilai berdasarkan tata kelola serta dampak kegiatan operasionalnya.

 

8. Strategi Perbaikan: Membangun Integritas ESG melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh perubahan sistem tata kelola. Beberapa agenda strategis yang dapat dikembangkan di Kota Parepare adalah sebagai berikut.

1.         Membangun sistem keterbukaan informasi ESG daerah.

Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang memuat indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola. Informasi tersebut sebaiknya mencakup capaian program, alokasi anggaran, hasil pengawasan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, serta kontribusi dunia usaha melalui CSR.

2.         Memperkuat pengawasan terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen lingkungan, kondisi  operasional, pengelolaan limbah, dan dampak aktual kegiatan usaha. Penegakan ketentuan harus dilakukan secara konsisten dan proporsional.

3.         Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program CSR.

Perusahaan perlu didorong untuk menyampaikan laporan pelaksanaan CSR secara terukur. Program CSR sebaiknya diarahkan pada kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengelolaan sampah, dan perlindungan ekosistem pesisir.

4.         Memperkuat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Setiap temuan audit dan pengawasan harus memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian. Hal ini penting agar akuntabilitas tidak berhenti pada penerbitan laporan, melainkan menghasilkan perbaikan sistem.

5.         Membangun forum kolaborasi ESG daerah.

Pemerintah, DPRD dalam fungsi pengawasannya, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam forum evaluasi ESG. Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan lingkungan, dampak investasi, pelaksanaan CSR, dan keterbukaan informasi.

6.         Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Masyarakat harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang mudah, transparan, dan memiliki kepastian tindak lanjut. Partisipasi publik tidak boleh sekadar menjadi pelengkap kegiatan konsultasi, melainkan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

 

10. Penutup: Integritas ESG Adalah Keberanian Mempertanggungjawabkan Dampak Pembangunan

Pada akhirnya, menakar integritas ESG di Kota Parepare bukan semata-mata membicarakan seberapa jauh pemerintah dan perusahaan mengenal konsep keberlanjutan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah prinsip tersebut benar-benar menjadi bagian dari budaya kelembagaan, sistem pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, aktivitas ekonomi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Parepare membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat maju secara fisik, tetapi juga sehat secara ekologis, adil secara sosial, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung lingkungan. Peningkatan investasi tidak boleh mengurangi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Demikian pula, keberhasilan administrasi pemerintahan tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti akuntabilitas atas hasil pembangunan.

Data penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Parepare hingga 2024, keberadaan persoalan pengelolaan persampahan, serta pemberitaan mengenai temuan pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan sejumlah sinyal yang layak menjadi dasar evaluasi kebijakan. Sinyal tersebut tidak serta-merta membuktikan kegagalan seluruh tata kelola, tetapi cukup penting untuk menuntut perbaikan yang terukur dan dapat diverifikasi. Database Peraturan | JDIH BPK+2

Pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar memublikasikan laporan, melainkan membuka ruang pengawasan. Akuntabilitas bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, melainkan memastikan setiap penggunaan sumber daya menghasilkan manfaat publik. Sementara itu, dunia usaha harus membuktikan bahwa keuntungan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan hak pekerja, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama: jangan sampai ESG hanya menjadi bahasa baru untuk menggambarkan praktik lama yang belum mengalami perubahan substantif. Jangan sampai keberlanjutan hanya menjadi materi pidato, dokumen perencanaan, laporan tahunan, atau kegiatan pencitraan kelembagaan.

Integritas ESG tidak dibuktikan oleh seberapa indah komitmen yang disampaikan, tetapi oleh seberapa konsisten komitmen tersebut diwujudkan dan seberapa berani institusi mempertanggungjawabkan dampaknya kepada masyarakat.

Parepare membutuhkan perubahan paradigma dari pembangunan yang berorientasi pada pencapaian administratif menuju pembangunan yang berorientasi pada hasil, manfaat, dan keberlanjutan. Pemerintah harus menjadi teladan tata kelola, perusahaan harus menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, dan masyarakat harus memperoleh ruang yang memadai untuk mengawasi keduanya.

Dengan demikian, masa depan Parepare tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Masa depan kota juga harus diukur dari kualitas lingkungan yang diwariskan, kesejahteraan masyarakat yang dibangun, serta integritas kelembagaan yang dipertahankan.

Sebab, keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang berhasil dibangun hari ini, melainkan tentang apa yang tetap dapat dinikmati dan dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang.

Catatan penguatan ilmiah

Menurut saya, ada tiga hal yang membuat opini ini penting untuk dikembangkan menjadi tulisan publikasi atau artikel opini kebijakan:

1.    Kritik berbasis data: menggunakan data RPJMD dan pemberitaan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi atau tuduhan.

2.    Kritik berbasis tata kelola: membedakan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

3.    Orientasi solusi: menghadirkan indikator, tahapan implementasi, dan mekanisme evaluasi yang dapat dilaksanakan.