Geger Skandal Penyadapan Presiden, KAHMI Perjuangan Sambangi Polresta Parepare

PAREPARE, CivicLens NEWS – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut mendapat perhatian kalangan masyarakat sipil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, KAHMI Perjuangan bersama Aliansi Masyarakat Sipil Parepare melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Parepare, Jalan Andi Mappatola, Rabu (4/11/2026).

Rombongan disambut langsung Kapolres Parepare, AKP Phungki Mahendra Borniawan, didampingi IPTU Burhanuddin, S.Sos., M.M. Pertemuan tersebut menjadi momentum penyampaian dukungan moral sekaligus aspirasi masyarakat sipil terkait penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyampaikan dukungan moral kepada institusi Polri atas langkah penegakan hukum yang telah dilakukan dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Mereka mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri yang telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, dukungan tersebut sekaligus disertai harapan agar proses penyidikan terus dikembangkan secara transparan, objektif, dan menyeluruh.

KAHMI Perjuangan dan Aliansi Masyarakat Sipil Parepare juga mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diusut tanpa pandang bulu, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang berperan sebagai aktor intelektual di balik perkara tersebut.

Bahkan, dalam penyampaian aspirasinya, mereka mengusulkan agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk tuntutan hukuman mati. Usulan tersebut didasarkan pada pandangan mereka bahwa perkara ini menyangkut persoalan serius terhadap keamanan negara dan kehormatan institusi kepresidenan dan tergolong perbuatan makar dan penghianatan Negara.

Tidak hanya itu, rombongan juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar penyidikan turut mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk mantan Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut disampaikan dengan merujuk pada dugaan kedekatan Listyo Sigit Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi rombongan yang meminta agar setiap kemungkinan ditelusuri melalui proses hukum, bukan kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang.

Dukungan moral dan sejumlah aspirasi tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kapolres Parepare untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan Polri di tingkat pusat.

Melalui kunjungan ini, KAHMI Perjuangan bersama Aliansi Masyarakat Sipil Parepare berharap pengusutan perkara dapat berjalan secara terbuka dan memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum berlaku sama bagi siapa pun tanpa melihat jabatan maupun kedudukan.

Bagi mereka, pengungkapan kasus ini bukan semata persoalan internal kepolisian, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta perlindungan terhadap kepentingan negara.