APBD Parepare 2027 Disepakati, Tuntaskan 18 Program Unggulan Jadi Prioritas
PAREPARE, CivicLens NEWS – Kesepakatan anggaran antara Pemerintah Kota Parepare dan DPRD untuk Tahun Anggaran 2027 kini memasuki tahap berikutnya: memastikan setiap alokasi belanja benar-benar bermuara pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 resmi disetujui
bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat
paripurna DPRD Parepare, Jumat (20/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung
DPRD Parepare tersebut dihadiri Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama
Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare,
Kaharuddin Kadir, di dampingi wakil ketua Suyuti dan Yusuf Lapanna, serta
Anggota DPRD, unsur Forkopimda dan
jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses
pembahasan anggaran yang telah melewati sejumlah tahapan, termasuk pencermatan
terhadap program dan prioritas pembangunan daerah.
Ia mengakui, pembahasan Ranperda
APBD 2027 diwarnai berbagai persoalan, masukan, hingga catatan kritis dari
fraksi-fraksi DPRD. Namun, seluruh dinamika tersebut dinilainya sebagai bagian
dari proses penyempurnaan kebijakan anggaran.
Menurut Tasming, persetujuan bersama
ini mencerminkan pentingnya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif
dalam menentukan arah pembangunan Parepare.
“Persetujuan ini menggambarkan
pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dan mencerminkan
semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,
partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Parepare,”
ujarnya.
Dari sisi postur anggaran, APBD
Parepare 2027 disepakati dengan target pendapatan daerah sebesar Rp965,56
miliar lebih. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan pendapatan transfer.
Sementara belanja daerah
direncanakan mencapai Rp987,06 miliar lebih, yang mencakup belanja operasi,
belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah
ditetapkan sebesar Rp25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,5
miliar lebih.
Dengan komposisi tersebut, struktur
APBD 2027 menempatkan pembiayaan sebagai salah satu komponen untuk menutup
selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Di luar postur anggaran tersebut,
Tasming menegaskan bahwa fokus pemerintahannya tetap diarahkan pada
penyelesaian 18 program unggulan yang telah dimasukkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mengakui, realisasi seluruh
program tersebut belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah program telah menunjukkan
perkembangan, sementara lainnya masih berada dalam tahapan pelaksanaan.
“Adapun terkait masalah dengan
program yang lain tentu kita fokus menyelesaikan 18 program yang sudah kami
masukkan ke dalam RPJMD. Ada beberapa program yang memang belum 100 persen dan
ada pula program yang baru tahapan 50 persen dan sebagainya. Jadi, ini memang
bertahap untuk mencapai RPJMD,” tandasnya.
Tasming juga menegaskan bahwa
berbagai masukan dan catatan DPRD selama pembahasan akan menjadi perhatian
pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui langkah penyelesaian dan
perbaikan.
