HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

APBD Parepare 2027 Disepakati, Tuntaskan 18 Program Unggulan Jadi Prioritas

PAREPARE, CivicLens NEWS – Kesepakatan anggaran antara Pemerintah Kota Parepare dan DPRD untuk Tahun Anggaran 2027 kini memasuki tahap berikutnya: memastikan setiap alokasi belanja benar-benar bermuara pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 resmi disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD Parepare, Jumat (20/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Parepare tersebut dihadiri Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, di dampingi wakil ketua Suyuti dan Yusuf Lapanna, serta Anggota DPRD, unsur Forkopimda dan  jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan anggaran yang telah melewati sejumlah tahapan, termasuk pencermatan terhadap program dan prioritas pembangunan daerah.

Ia mengakui, pembahasan Ranperda APBD 2027 diwarnai berbagai persoalan, masukan, hingga catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD. Namun, seluruh dinamika tersebut dinilainya sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan anggaran.

Menurut Tasming, persetujuan bersama ini mencerminkan pentingnya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Parepare.

“Persetujuan ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dan mencerminkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Parepare,” ujarnya.

Dari sisi postur anggaran, APBD Parepare 2027 disepakati dengan target pendapatan daerah sebesar Rp965,56 miliar lebih. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp987,06 miliar lebih, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,5 miliar lebih.

Dengan komposisi tersebut, struktur APBD 2027 menempatkan pembiayaan sebagai salah satu komponen untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Di luar postur anggaran tersebut, Tasming menegaskan bahwa fokus pemerintahannya tetap diarahkan pada penyelesaian 18 program unggulan yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia mengakui, realisasi seluruh program tersebut belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah program telah menunjukkan perkembangan, sementara lainnya masih berada dalam tahapan pelaksanaan.

“Adapun terkait masalah dengan program yang lain tentu kita fokus menyelesaikan 18 program yang sudah kami masukkan ke dalam RPJMD. Ada beberapa program yang memang belum 100 persen dan ada pula program yang baru tahapan 50 persen dan sebagainya. Jadi, ini memang bertahap untuk mencapai RPJMD,” tandasnya.

Tasming juga menegaskan bahwa berbagai masukan dan catatan DPRD selama pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui langkah penyelesaian dan perbaikan.


Posting Komentar