Tasming Hamid Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

MAKASSAR, CivicLens NEWS – Penguatan tata kelola aset daerah dan optimalisasi peran badan usaha milik daerah menjadi bagian penting dalam agenda pertemuan yang dihadiri Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap berbagai persoalan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agenda itu juga mencakup penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan program Local Service Delivery Project (LSDP) untuk wilayah se-Pulau Sulawesi.

Kegiatan yang berlangsung di Grind and Pull Makassar tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta rombongan Komisi II DPR RI.

Kehadiran Tasming Hamid menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pengelolaan aset yang lebih optimal serta mendukung arah pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Selatan. Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka ruang dukungan yang lebih luas bagi percepatan pembangunan di kawasan selatan Sulawesi.

Andi Sudirman juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan pengelolaan BUMD agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa bertumpu pada kepala daerah semata. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Bima Arya, kepala daerah perlu membangun koordinasi yang kuat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan serta program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

"Kepala daerah dilarang bekerja sendiri dan wajib berkolaborasi dengan Forkopimda, DPR, serta seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Selain memperkuat sinergi, Bima Arya mendorong para kepala daerah untuk lebih aktif mencari dan memanfaatkan peluang pembangunan. Ia menilai, kepemimpinan yang responsif, gesit, dan tidak sekadar menunggu menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Ia berharap semangat kolaborasi dan kerja nyata yang dibangun oleh seluruh pihak dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap kepala daerah dapat menjalankan amanah pemerintahan secara optimal dan menghadirkan hasil pembangunan yang lebih baik