Pemkot Parepare Tanggapi Catatan Fraksi DPRD, Pembahasan APBD 2027 Berlanjut

PAREPARE, CivicLens NEWS — Sejumlah masukan dan catatan kritis fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Kota Parepare menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD, guna menyelaraskan kebijakan pendapatan, belanja, serta prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare, Selasa (13/10/2026), saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Amarun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan tanggapan, pertanyaan, saran, maupun kritik terhadap rancangan anggaran daerah.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan fraksi Partai Gerindra, Partai NasDem, PKPB, Partai Golkar, serta Gelora Amanat Demokrasi merupakan masukan penting dalam proses penyempurnaan kebijakan fiskal Kota Parepare.

Ia menjelaskan, penyusunan rancangan APBD membutuhkan pembahasan yang cermat, terutama dalam merespons berbagai persoalan yang muncul agar kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah secara optimal.

“Kami memahami bahwa adanya berbagai permasalahan dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagaimana telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal,” ujar Amarun.

Pemerintah kota menegaskan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tidak hanya menjadi bagian dari tahapan pembahasan, tetapi juga bahan evaluasi dalam menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Selanjutnya, berbagai catatan teknis akan dibahas bersama DPRD untuk memastikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan serta kapasitas fiskal yang tersedia.

Sejauh mana masukan fraksi-fraksi tersebut diakomodasi akan terlihat dalam proses pembahasan lanjutan dan substansi akhir rancangan APBD 2027 yang disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD.

Pemkot Parepare berharap seluruh tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.