Parepare Pelajari Strategi Mataram Tingkatkan PAD, Bidik Penguatan Data dan Digitalisasi

PAREPARE, CivicLens NEWS — Pemerintah Kota Parepare menjajaki sejumlah strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Parepare mendalami pengelolaan potensi pajak daerah, inovasi layanan informasi Mataram Pintar, hingga penerapan Satu Data sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Parepare mencari referensi pengelolaan pemerintahan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan daerah, khususnya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.

Rombongan Pemkot Parepare diterima Wali Kota Mataram Mohan Roliskana bersama Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman di Ruang Kenari. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengalaman terkait pengelolaan pendapatan, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data pemerintahan.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan Pemkot Mataram untuk berbagi pengalaman mengenai berbagai inovasi yang telah diterapkan.

Menurut Tasming, pembelajaran antardaerah penting untuk membuka peluang penerapan pendekatan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Praktik yang telah berjalan di daerah lain dapat menjadi bahan evaluasi sebelum disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Parepare.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.

Perkuat Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah

Salah satu fokus pembahasan adalah strategi intensifikasi pajak daerah. Upaya ini mencakup pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, penagihan, serta perbaikan administrasi perpajakan.

Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengenali potensi penerimaan yang belum tergarap optimal, sekaligus memastikan data objek pajak lebih akurat dan pengawasan berjalan efektif.

Bagi Parepare, pembenahan tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperluas basis penerimaan tanpa hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini telah teridentifikasi.

Dukungan data yang akurat juga diperlukan agar potensi pajak dan retribusi dapat dipetakan secara lebih terukur, sehingga kebijakan peningkatan PAD memiliki dasar yang jelas.

Mataram Pintar Jadi Referensi Digitalisasi

Selain pengelolaan pajak, Pemkot Parepare turut mempelajari Mataram Pintar, sebuah Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu yang menyediakan akses terhadap statistik, indikator pembangunan, serta informasi sektoral.

Platform tersebut dilengkapi fasilitas visualisasi data, layanan permintaan data, dan konsultasi statistik. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan informasi pemerintahan tidak sekadar tersimpan sebagai dokumen administratif, tetapi juga digunakan untuk mendukung penyusunan program, pemantauan pembangunan, dan evaluasi kebijakan.

Konsep serupa berpeluang menjadi referensi bagi Parepare dalam memperkuat keterhubungan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Data kependudukan, perizinan usaha, aktivitas ekonomi, serta objek pajak dan retribusi, misalnya, dapat dimanfaatkan secara terpadu untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi ekonomi daerah.

Dengan integrasi yang memadai, data perizinan usaha dapat menjadi salah satu bahan pencocokan dengan basis data perpajakan daerah. Meski demikian, penerapannya perlu didukung standardisasi data, pembaruan secara berkala, serta mekanisme pertukaran informasi yang tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data.

Satu Data untuk Kebijakan Lebih Tepat Sasaran

Pengembangan sistem informasi pemerintahan juga tidak terlepas dari penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Pemkot Mataram telah menjalankan Satu Data Kota Mataram sejak 2021 dengan pembagian peran yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.

Pembagian tanggung jawab tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.

Bagi Parepare, penguatan sistem Satu Data berpotensi mendukung penyusunan kebijakan yang lebih terarah, penentuan prioritas anggaran, evaluasi program pembangunan, hingga identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih dapat dioptimalkan.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kondisi faktual, bukan semata-mata perkiraan atau laporan yang belum tersinkronisasi.

Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyambut positif kunjungan jajaran Pemkot Parepare. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling bertukar pengetahuan dan mengembangkan gagasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiburrahman.