Mengenang Kasus Ahok! Elemen Masyarakat Parepare Serukan Habib Rizieq Kembali Gelar Reuni 212 Untuk Mundurkan Gibran

PAREPARE, CivicLens NEWS — Ingatan tentang gerakan 212 kembali mengemuka di Kota Parepare. Di tengah berlanjutnya polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah aktivis masyarakat setempat menyerukan agar Habib Muhammad Rizieq Shihab kembali menggelar Reuni 212. Seruan tersebut disampaikan dalam rangkaian pernyataan mereka yang mendesak Gibran mengundurkan diri dari jabatannya

Video Full.

Gerakan 212 yang pernah menjadi perhatian nasional dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali disebut oleh para aktivis sebagai rujukan gerakan masyarakat. Kali ini, seruan tersebut muncul setelah aksi Gerakan Nasional “Mundurkan Gibran” digelar di Parepare pada pekan sebelumnya.

Bagi mereka, tuntutan agar Gibran mundur masih perlu disuarakan. Sejumlah persoalan yang mereka soroti, termasuk aspek hukum pencalonan dan persyaratan jabatan Wakil Presiden, menjadi alasan untuk kembali mengangkat isu tersebut ke ruang publik.

Aktivis dakwah Jamaah Tabligh sekaligus alumni 212, Muchlis Abdullahi, menjadi salah satu pihak yang menyerukan agar gerakan 212 kembali digelar. Ia menilai Gibran seharusnya mengundurkan diri sebelum ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.

“Kalau Gibran punya harga diri, maka dia harus mundur sebelum dimundurkan secara masif oleh rakyat yang telah dibohongi dan tersakiti,” ujar Muchlis.

Ia juga menyampaikan imbauan kepada Habib Muhammad Rizieq Shihab agar kembali menggelar Reuni 212. Muchlis berharap gerakan tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan yang mereka anggap penting bagi masa depan bangsa.

“Kami dari masyarakat Parepare menghimbau kepada Ayahanda Bapak Muhammad Rizieq Shihab untuk kembali menggelar 212. Saya yakin doa seorang Habib Rizieq dapat diijabah ketika turun menyuarakan memundurkan Gibran. Semoga bangsa ini diberikan keselamatan,” katanya.

Seruan serupa disampaikan Naya Dalfa, aktivis FORHATI Parepare yang mengaku kerap bersama KAHMI Perjuangan. Ia mengatakan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri masih menjadi sikap yang ingin terus mereka suarakan.

Menurut Naya, persoalan yang menjadi perdebatan publik mengenai Gibran berpotensi memengaruhi citra Indonesia di mata internasional. Ia pun meminta agar Gibran mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

“Kami semua sepakat untuk meminta kepada Gibran agar segera mengundurkan diri dari Wakil Presiden. Semakin lama dia duduk sebagai Wakil Presiden, akan mempermalukan bangsa Indonesia karena sudah menjadi perbincangan di dunia bahwa Gibran tidak mempunyai ijazah,” ujar Naya.

Pernyataan berikutnya datang dari H. Makmur M. Raona, aktivis KAHMI Perjuangan sekaligus pengacara di Parepare. Ia menyoroti persoalan yang menurut pandangannya berkaitan dengan aspek hukum pencalonan dan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Makmur berpendapat bahwa persoalan tersebut semestinya menjadi alasan bagi Gibran untuk mengundurkan diri. Ia juga mempertanyakan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan negara apabila persoalan yang dipermasalahkan publik tidak memperoleh penyelesaian yang dianggap memadai.

“Secara hukum, beliau harus mengundurkan diri. Dari segala proses yang terjadi sebelum dan setelah menjadi Wakil Presiden, memang cacat secara hukum. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengundurkan diri,” kata Makmur.

Ia melanjutkan dengan menyinggung mekanisme pengawasan melalui DPR. Menurutnya, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) perlu dipertimbangkan sebagai langkah politik, alih-alih kembali mendorong penggunaan hak angket.

Makmur juga menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ijazah Gibran dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai masih terdapat persoalan yang perlu dijawab dan karena itu kembali mendesak Gibran untuk mengundurkan diri.

Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa seruan “Mundurkan Gibran” di Parepare tidak hanya berkaitan dengan tuntutan terhadap Wakil Presiden, tetapi juga dengan harapan sebagian aktivis agar gerakan masyarakat kembali mendapat perhatian luas.

Meski mengangkat kembali pengalaman gerakan 212, seruan untuk menggelar Reuni 212 kali ini merupakan aspirasi yang disampaikan para narasumber. Perkembangan selanjutnya, termasuk respons dari pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, tetap menjadi bagian penting untuk mengikuti dinamika isu ini.

Di tengah perdebatan yang terus berlangsung, pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya apakah seruan Reuni 212 akan kembali mendapat sambutan, melainkan juga bagaimana berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat dapat dijawab melalui proses yang terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.