Lantik 18 Pejabat, Tasming Hamid Tekankan Kinerja Nyata dan Integritas Birokrasi
PAREPARE, CivicLens NEWS — Kinerja yang terukur, integritas, dan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi tuntutan utama bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Jabatan strategis dalam birokrasi tidak cukup dijalankan dengan rutinitas administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui capaian program dan kualitas pelayanan publik.
Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota
Parepare, Tasming Hamid, saat memberikan arahan dalam pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot
Parepare, Selasa (13/10/2026).
Tasming mengingatkan bahwa jabatan
yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar posisi dalam struktur
pemerintahan. Di balik kewenangan tersebut, terdapat tanggung jawab untuk
memastikan kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan menjadi program yang tepat
sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, saudara-saudara dituntut memiliki kompetensi, integritas, kemampuan
memimpin, serta ketegasan dalam mengambil keputusan,” tegas Tasming.
Menurutnya, keberhasilan pimpinan
perangkat daerah harus tercermin dari pencapaian target, efektivitas
pelaksanaan program, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Karena itu, penyelesaian pekerjaan administratif dan penyusunan
laporan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Keberhasilan saudara tidak hanya
diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya laporan, tetapi dari
tercapainya target kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,”
ujarnya.
Tiga penekanan bagi pejabat yang
dilantik
Dalam arahannya, Tasming menekankan
sejumlah hal yang harus menjadi perhatian para pejabat dalam menjalankan amanah
baru.
Pertama, membangun kepemimpinan yang
solid melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama antarp
perangkat daerah. Ia meminta para pejabat menghindari ego sektoral yang
berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Kedua, memastikan program kerja
berjalan secara terukur dan tepat waktu. Setiap perangkat daerah harus memiliki
target yang jelas, disertai evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera
diselesaikan.
Ketiga, menjaga integritas dalam
penggunaan anggaran dan pelaksanaan kewenangan. Tasming meminta setiap pejabat
mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab, sekaligus menghadirkan
inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan
publik.
Ia menegaskan, kewenangan jabatan
tidak boleh digunakan di luar kepentingan publik. Transparansi, responsivitas,
dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan agar
kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pejabat diminta segera konsolidasi
Selain menekankan target kinerja,
Tasming meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi
internal di masing-masing perangkat daerah. Identifikasi terhadap persoalan
prioritas dinilai penting agar program dapat dijalankan secara terarah dan
tidak terhambat oleh persoalan koordinasi maupun lemahnya perencanaan.
Ia juga mengingatkan bahwa sumpah
dan janji jabatan bukan sekadar formalitas dalam prosesi pelantikan, melainkan
komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara
sungguh-sungguh.
Menurut Tasming, setiap pejabat
harus menyadari bahwa amanah yang diterima mengandung tanggung jawab kedinasan
sekaligus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu, profesionalisme
birokrasi harus berjalan seiring dengan keteladanan, kedisiplinan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
Menutup sambutannya, Tasming
menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia berharap kepercayaan
yang diberikan dapat dijawab melalui kepemimpinan yang kuat, capaian kerja yang
terukur, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik di Kota Parepare.
Berikut daftar pejabat pimpinan
tinggi pratama beserta jabatan barunya berdasarkan data yang disampaikan:
- Susianna
— Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Wildana
— Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP).
- Zulkarnaen
— Asisten II.
- Andi Ardian Arsyad
— Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Rustan Asta
— Dinas Pemadam Kebakaran.
- Abdul Waris
— Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
- Dede Harisrustaman
— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- Ulfah Lanto
— Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
- Andi Wisnah
— Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
- Budi Rusdi
— Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKP).
- Iskandar Nusu
— Dinas Perpustakaan.
- Ahmad Masdar
— Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- Noldy Rangkuan
— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Hj. St. Rahmah
— Dinas Lingkungan Hidup.
- Suriani
— Dinas Perhubungan.
- Fitriani Djamain
— Staf Ahli Bidang Ekonomi.
- Julius Upa
— Dinas Ketahanan Pangan.
- Muh. Idris
— Dinas Kesehatan.
.png)