HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Lantik 18 Pejabat, Tasming Hamid Tekankan Kinerja Nyata dan Integritas Birokrasi

PAREPARE, CivicLens NEWS — Kinerja yang terukur, integritas, dan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi tuntutan utama bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Jabatan strategis dalam birokrasi tidak cukup dijalankan dengan rutinitas administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui capaian program dan kualitas pelayanan publik.

Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, saat memberikan arahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Parepare, Selasa (13/10/2026).

Tasming mengingatkan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan. Di balik kewenangan tersebut, terdapat tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, saudara-saudara dituntut memiliki kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, serta ketegasan dalam mengambil keputusan,” tegas Tasming.

Menurutnya, keberhasilan pimpinan perangkat daerah harus tercermin dari pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, penyelesaian pekerjaan administratif dan penyusunan laporan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Keberhasilan saudara tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya laporan, tetapi dari tercapainya target kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Tiga penekanan bagi pejabat yang dilantik

Dalam arahannya, Tasming menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian para pejabat dalam menjalankan amanah baru.

Pertama, membangun kepemimpinan yang solid melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama antarp perangkat daerah. Ia meminta para pejabat menghindari ego sektoral yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Kedua, memastikan program kerja berjalan secara terukur dan tepat waktu. Setiap perangkat daerah harus memiliki target yang jelas, disertai evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera diselesaikan.

Ketiga, menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kewenangan. Tasming meminta setiap pejabat mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab, sekaligus menghadirkan inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Ia menegaskan, kewenangan jabatan tidak boleh digunakan di luar kepentingan publik. Transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pejabat diminta segera konsolidasi

Selain menekankan target kinerja, Tasming meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal di masing-masing perangkat daerah. Identifikasi terhadap persoalan prioritas dinilai penting agar program dapat dijalankan secara terarah dan tidak terhambat oleh persoalan koordinasi maupun lemahnya perencanaan.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah dan janji jabatan bukan sekadar formalitas dalam prosesi pelantikan, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.

Menurut Tasming, setiap pejabat harus menyadari bahwa amanah yang diterima mengandung tanggung jawab kedinasan sekaligus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karena itu, profesionalisme birokrasi harus berjalan seiring dengan keteladanan, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Tasming menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijawab melalui kepemimpinan yang kuat, capaian kerja yang terukur, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Parepare.

Berikut daftar pejabat pimpinan tinggi pratama beserta jabatan barunya berdasarkan data yang disampaikan:

  1. Susianna — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
  2. Wildana — Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP).
  3. Zulkarnaen — Asisten II.
  4. Andi Ardian Arsyad — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
  5. Rustan Asta — Dinas Pemadam Kebakaran.
  6. Abdul Waris — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
  7. Dede Harisrustaman — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
  8. Ulfah Lanto — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
  9. Andi Wisnah — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
  10. Budi Rusdi — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKP).
  11. Iskandar Nusu — Dinas Perpustakaan.
  12. Ahmad Masdar — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
  13. Noldy Rangkuan — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  14. Hj. St. Rahmah — Dinas Lingkungan Hidup.
  15. Suriani — Dinas Perhubungan.
  16. Fitriani Djamain — Staf Ahli Bidang Ekonomi.
  17. Julius Upa — Dinas Ketahanan Pangan.
  18. Muh. Idris — Dinas Kesehatan.
Posting Komentar