KAHMI Perjuangan Soroti Pernyataan Kamrussamad Terkait Gibran Rakabuming Raka

PAREPARE, CivicLens NEWS — Sikap anggota DPR RI terhadap polemik pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan KAHMI Perjuangan dan Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare. Dalam pertemuan di Café D’Lima, Parepare, Sabtu (17/10/2026), kedua kelompok tersebut menyerukan agar masyarakat tidak kembali memilih anggota legislatif yang mereka nilai membela Gibran, termasuk Khamrussamad.

Seruan itu muncul setelah Khamrussamad, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan sekaligus juru bicara Partai Gerindra, menyampaikan pandangannya dalam sebuah program televisi swasta. Pernyataan tersebut menuai kritik dari pihak yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi mereka terkait polemik pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Pencetus KAHMI Perjuangan Parepare, Nur Azis, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Khamrussamad. Ia menilai persoalan pencalonan Gibran masih perlu mendapat perhatian dan tidak seharusnya dikesampingkan dalam perdebatan mengenai stabilitas ekonomi maupun kondisi negara.

Nur Azis juga mengkritik proses yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk menilai kembali sikap politik para wakil rakyat.

Atas dasar itu, Nur Azis mengimbau masyarakat agar tidak memilih kembali anggota DPR RI yang dinilainya memberikan pembelaan terhadap Gibran.

Kritik serupa disampaikan Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB) Parepare, Muchlis Abdullahi. Ia menyoroti pernyataan Khamrussamad dalam tayangan televisi swasta yang, menurutnya, mengaitkan persoalan tersebut dengan potensi dampak terhadap perekonomian dan stabilitas negara.

Muchlis menilai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum. Ia pun menyerukan agar masyarakat mempertimbangkan sikap para anggota DPR RI terkait polemik tersebut sebelum menentukan pilihan pada pemilu mendatang.

Dalam pernyataannya, Muchlis turut menyinggung pandangan Prof. Mahfud MD mengenai perlunya proses hukum terhadap sembilan komisioner KPU RI terkait dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran. Ia berharap persoalan yang dipersoalkan tersebut dapat ditangani melalui jalur hukum agar tidak terulang pada masa mendatang.

Seruan boikot politik yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menjadi bentuk sikap KAHMI Perjuangan dan Aliansi Masyarakat Sipil Parepare terhadap anggota legislatif yang mereka nilai tidak sejalan dengan aspirasi mereka mengenai polemik pencalonan Gibran.

Adapun kritik terhadap Khamrussamad dalam pertemuan itu merupakan pandangan para narasumber. Penilaian tersebut tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum mengenai polemik pencalonan Gibran maupun pernyataan yang disampaikan dalam tayangan televisi swasta.