KAHMI Perjuangan Parepare Suarakan Gerakan Nasional “Mundurkan Gibran”

PAREPARE, CivicLens NEWS — KAHMI Perjuangan Kota Parepare bersama Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan nasional melalui aksi demonstrasi di pelataran Monumen Patung Habibie Ainun, Kota Parepare, Selasa (13/10/2026). Aksi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivis tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Nasional “Mundurkan Gibran”.

Gerakan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi mengenai persoalan kebangsaan, integritas kepemimpinan, serta tuntutan terhadap pentingnya menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Pencetus KAHMI Perjuangan Kota Parepare, Nur Azis Thalib, dalam orasinya menyoroti perjalanan bangsa selama 12 tahun terakhir. Ia menilai dinamika pemerintahan dalam kurun waktu tersebut diwarnai persoalan yang menurut pandangannya berkaitan dengan kebohongan dan tipu daya.

“12 tahun bangsa ini morat-marit dibangun di atas kebohongan dan tipu daya. Itu yang kita rasakan sampai sekarang. Kita hadir di sini untuk meluruskan sejarah, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” ujar Nur Azis di hadapan peserta aksi.

Ia menegaskan, penyampaian kritik tersebut merupakan bagian dari upaya moral untuk mengingatkan pentingnya integritas dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, persoalan bangsa perlu disikapi dengan keberanian menyampaikan kebenaran dan konsistensi dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang dianggap mendasar dalam kehidupan bernegara.

Dalam orasinya, Nur Azis juga menyinggung polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perhatian publik dan telah dibawa ke ranah hukum melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyampaikan pandangan kritis terhadap persoalan tersebut serta berpendapat bahwa pihak yang dinilainya tidak memenuhi persyaratan semestinya memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan dalam aksi. Adapun persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran telah diperiksa MK melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diputus pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Koordinator Front Pembela Ummat (FPU) Kota Parepare, H. Andi Abdul Rahman Saleh, turut menyampaikan pandangannya mengenai peran masyarakat dalam merespons persoalan nasional.

Ia menyebut Parepare sebagai kota cerdas yang diharapkan mampu menyikapi dinamika kebangsaan secara kritis, termasuk dalam merespons putusan MK terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Andi Abdul Rahman juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal Bugis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai getteng yang bermakna keteguhan prinsip, lempu yang berarti kejujuran, serta tongeng yang merujuk pada kebenaran, menurutnya, tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan.

Nilai-nilai tersebut menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi publik perlu berpijak pada keteguhan sikap, kejujuran, dan komitmen terhadap kebenaran.

Aksi yang melibatkan elemen masyarakat sipil tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Muchlis Abdullahi, Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa Parepare (KMPB).

Pembacaan pernyataan sikap itu menjadi bagian dari rangkaian aksi sekaligus penanda dimulainya gerakan moral yang oleh para penggagasnya diarahkan untuk membawa aspirasi dari Parepare ke tingkat nasional.

Melalui kegiatan tersebut, KAHMI Perjuangan bersama Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare dan elemen masyarakat lainnya menyuarakan pandangan kritis terhadap persoalan kepemimpinan nasional. Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi di ruang publik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.