Ekspresi Warga Jelang Putusan MK, Warga Padati Gedung MK: Harapan Kebenaran Mengemuka

JAKARTA, CivicLens NEWS — Suasana di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, dipadati warga dan sejumlah tokoh masyarakat beberapa jam menjelang pembacaan putusan perkara sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026) malam.

Massa datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Jakarta, sejumlah tokoh dan warga dari luar daerah juga terlihat hadir, di antaranya dari Parepare, Medan, Jombang hingga Manado.

Mereka berkumpul dengan membawa harapan masing-masing sembari menunggu pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.

Situasi di depan gedung MK berlangsung dalam suasana penuh penantian. Warga berharap putusan yang dibacakan lembaga konstitusi tersebut dapat memberikan kejelasan atas persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Dalam pernyataan yang disampaikan di tengah massa, muncul seruan agar masyarakat tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejumlah peserta juga menyampaikan pandangan keras terkait persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran serta meminta lembaga-lembaga negara, termasuk penyelenggara pemilu, menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip kebenaran dan kepentingan bangsa.

Di tengah penantian tersebut, hadir pula Haji A. Rahman Saleh dari Parepare yang turut menyampaikan pandangannya.

Rahman Saleh terlebih dahulu mengajak masyarakat melihat sisi lain dari suasana kebangsaan setelah Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia memastikan gelar tersebut setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Rahman, kemenangan Timnas menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di tengah berbagai persoalan yang dihadapi.

Ia berharap suasana kebahagiaan tersebut juga dapat hadir melalui putusan MK yang dinilai mampu memberikan kepastian dan menjawab harapan masyarakat.

Rahman menyebut persoalan yang dibawa ke MK sebagai momentum untuk mengungkap kebenaran.

Ia mengutip istilah yang sebelumnya disampaikan Denny Indrayana, yakni the moment of truth atau momen untuk mengungkap kebenaran.

“Ini yang menjadi persoalan kita hari ini,” kata Rahman.

Dalam penyampaiannya, Rahman juga membawa filosofi Bugis sebagai pesan moral. Ia menyebut prinsip “lempu”, yang dimaknai sebagai sikap lurus dan keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran.

Ia juga mengangkat istilah “ada tongeng”, yang berarti perkataan atau kata yang benar.

Rahman mengingatkan agar prinsip tersebut tidak dikalahkan oleh iming-iming berupa fasilitas maupun uang yang menurutnya dapat merusak marwah dan derajat seseorang.

“Dengan doa-doa kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita kembali kepada kebenaran,” ujarnya.

 

Ia berharap putusan MK dapat menjadi awal dari lembaran baru dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, harapan yang disampaikan warga dan sejumlah tokoh di luar gedung MK tersebut merupakan pandangan para peserta yang hadir. Adapun keputusan hukum sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

MK kemudian membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa malam. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Dengan demikian, malam yang diawali dengan penantian dan harapan warga di depan Gedung MK berakhir dengan putusan yang menjadi bagian baru dari perjalanan perkara tersebut.