Aksi Moral 30 September di Parepare Soroti momen bersejarah G30S dan Sidang Diskualifikasi Gibran di MK

PAREPARE,CivicLensNEWS — Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare bersama KAHMI Perjuangan menggelar aksi moral bertajuk “Selamatkan Indonesia, Gerakan 30 September”, Rabu (30/9/2026).

Aksi tersebut tidak hanya mengangkat kembali ingatan publik terhadap peristiwa Gerakan 30 September 1965, tetapi juga dikaitkan dengan agenda persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah memeriksa perkara terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pernyataannya, H. A. Rahman Saleh mengatakan gerakan tersebut lahir dengan membawa dua momentum yang dinilai memiliki relevansi berbeda, yakni refleksi sejarah peristiwa G30S 1965 dan perkembangan perkara konstitusional yang sedang berlangsung di MK.

“Gerakan ini lahir merangkul dua peristiwa,” kata Rahman Saleh.

Ia menjelaskan, momentum pertama adalah untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 tersebut menjadi salah satu episode kelam dalam sejarah Indonesia. Sejumlah perwira tinggi TNI AD menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Menurut Rahman, refleksi sejarah tersebut sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tetap waspada terhadap ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

“Ini merupakan hal untuk memperingati Hari G30S dan mengingatkan agar kita tetap waspada terhadap kebangkitan komunisme era baru,” ujarnya.

Momentum kedua, lanjut Rahman, berkaitan dengan sidang pembuktian perkara yang diajukan ke MK terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

MK sebelumnya memutuskan perkara tersebut berlanjut ke tahap pembuktian. Perkara itu mempersoalkan ketentuan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Sidang pembuktian dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 30 September 2026.

Rahman Saleh menyampaikan apresiasi kepada para pemohon dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, di antaranya

1.⁠ ⁠Brahma Aryana

2.⁠ ⁠Ansufri Idrus Sambo

3.⁠ ⁠Denny Indrayana

4.⁠ ⁠Fachrul Razi

5.⁠ ⁠Tyasno Sudarto

6.⁠ ⁠Slamet Soebijanto

7.⁠ ⁠Hanafie Asnan

8.⁠ ⁠Soenarko

Ia berharap proses yang berlangsung di MK dapat menjadi bagian dari pengawalan terhadap konstitusi serta menghasilkan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan upaya melakukan gerakan pengawalan konstitusi dapat menghasilkan keputusan yang sah serta legal,” katanya.

Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan harapan agar MK menjalankan kewenangannya secara independen dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang berlangsung.

Rahman mengatakan pihaknya berharap para hakim konstitusi tetap berpegang pada prinsip hukum dan konstitusi dalam mengambil keputusan.

“Kami sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap teguh berpihak kepada kebenaran dan jangan pernah takut,” ujarnya.

 Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare bersama KAHMI Perjuangan menyebut aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian sikap sekaligus doa dan dukungan moral terhadap pihak-pihak yang mereka sebut sebagai pejuang konstitusi.

Aksi itu turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB) Parepare, GMKR, Forum Masyarakat Bahagia, Forum Peduli Ummat, LSM FOKUS, dan KAHMI Perjuangan.

Dari Parepare, para peserta menyatakan akan terus menyuarakan pentingnya menjaga konstitusi dan kehidupan berbangsa berdasarkan hukum.

“Dari Kota Parepare bersama teman-teman Aliansi Masyarakat Sipil Kota Parepare, doa dan harapan kami menyertai para pejuang konstitusi,” tutup Rahman.