Parepare Kembali Raih Opini WTP, Tasming Hamid: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Lihat Videonya Di SINI
Predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut diterima pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Pencapaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Parepare dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam agenda tersebut, BPK menyerahkan LHP kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulawesi Selatan yang sebelumnya telah menjalani proses audit terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi capaian tersebut dan menyebutnya sebagai hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah.
Menurut Tasming, opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai capaian administratif semata, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tasming menegaskan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran daerah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Parepare.
“Ke depan, kami akan terus berupaya mempertahankan capaian ini sembari melakukan berbagai penyempurnaan. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Sebagai informasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penilaian BPK yang diberikan kepada pemerintah daerah apabila laporan keuangannya dinilai telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Parepare diharapkan mampu terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
