Resktrusisasi OPD dan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Parepare Menghadap Ke Kemendagri

JAKARTA, CivicLensNEWS -- Pemerintah Kota Parepare terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam merespons berbagai dinamika kebijakan nasional. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid ke Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Tasming Hamid didampingi Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, serta Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti. Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Parepare diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus.

Lihat Videonya Di SINI

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional hingga langkah penataan struktur organisasi perangkat daerah.

Tasming Hamid menegaskan, konsultasi dengan Kemendagri menjadi langkah penting agar arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Parepare tetap berjalan sesuai regulasi pemerintah pusat serta mampu menjawab tantangan kondisi nasional saat ini.

Menurutnya, kebijakan pembatasan belanja pegawai memerlukan penyesuaian yang matang dan bertahap agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik maupun stabilitas tata kelola pemerintahan.

“Kami melakukan koordinasi terkait banyak hal, termasuk kondisi fiskal daerah dan langkah-langkah penyesuaian yang perlu dilakukan. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan langsung dari Pak Wamendagri untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan ke depan,” ujar Tasming Hamid, Sabtu 9 Mei 2026.

Selain itu, Pemerintah Kota Parepare juga meminta penjelasan terkait arah kebijakan efisiensi nasional serta pengurangan dana transfer daerah yang berpotensi berdampak pada program pembangunan di daerah.

Tasming menilai, kepastian arah kebijakan fiskal nasional sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyiapkan strategi sejak dini, khususnya dalam menjaga keseimbangan anggaran dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan kebijakan fiskal daerah tetap sehat dan terukur. Karena itu, arahan dari pemerintah pusat menjadi penting agar langkah yang diambil daerah tetap tepat sasaran dan tidak mengganggu pelayanan publik,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kota Parepare. Menurutnya, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah daerah, kata dia, perlu lebih inovatif dalam mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.

Ia mendorong setiap daerah agar mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal serta membangun program yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sehingga peluang dukungan dari pemerintah pusat dapat semakin terbuka.

“Daerah harus mampu melihat peluang dan terus berinovasi dalam meningkatkan PAD. Potensi daerah perlu dioptimalkan, namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” ujar Akhmad Wiyagus.

Selain soal fiskal, Wamendagri juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran yang dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Ia menilai langkah restrukturisasi organisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare sudah berada dalam koridor yang tepat untuk memperkuat efektivitas birokrasi.

Menurutnya, penataan organisasi perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih adaptif, profesional, dan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam memastikan kebijakan daerah tetap adaptif terhadap perubahan nasional, sekaligus menjaga stabilitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Parepare.