Hamran Hamdani: DPRD Harus Dekat dengan Rakyat di Tengah Tekanan Anggaran Daerah
Lihat Videonya Di SINI
Kegiatan yang berlangsung mulai 14 hingga 17 Mei 2026 itu dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga hingga warga dari sejumlah wilayah di Kecamatan Bacukiki Barat. Suasana dialog berlangsung hangat dan interaktif dengan berbagai aspirasi yang disampaikan langsung kepada legislator tersebut.
Dalam sambutannya, Hamran Hamdani menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan ruang penting untuk menjaga kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Menurutnya, anggota DPRD harus terus hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi warga sekaligus mencari solusi bersama.
“Acara seperti ini justru harus ditambah karena anggota DPRD harus selalu dekat dengan masyarakat. Tidak boleh terlalu jauh dari rakyat. Kesempatan seperti ini kita gunakan untuk saling bertemu, berdiskusi, dan mencari solusi bersama,” ujarnya di hadapan warga.
Pada kesempatan itu, Hamran juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut, sejumlah pos anggaran mengalami pengurangan, termasuk anggaran kegiatan DPRD.
“Sekarang pemerintah harus benar-benar putar otak bagaimana mengatur anggaran. Banyak pos anggaran yang mengalami pemotongan, termasuk di DPRD. Bahkan kegiatan reses yang biasanya bisa dianggarkan sampai tiga kali, saat ini baru dua kali dan kemungkinan tambahan baru bisa dibahas melalui APBD Perubahan,” katanya.
Ia menjelaskan, ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas karena tingginya belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Parepare. Berdasarkan amanat undang-undang, kata dia, belanja pegawai idealnya maksimal 30 persen dari total APBD. Namun kondisi saat ini telah mencapai sekitar 50,4 persen.
“Kalau misalnya APBD kita seribu miliar, maka sekitar lima ratus miliar lebih habis hanya untuk belanja pegawai. Ini tentu menjadi tantangan besar karena ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi terbatas,” terangnya.
Selain persoalan fiskal daerah, Hamran turut menyinggung pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah.
“Dana transfer yang biasanya dipakai untuk pembangunan juga mengalami pemotongan cukup besar. Jadi pemerintah daerah harus benar-benar cermat menentukan prioritas pembangunan,” tambahnya.
Meski demikian, Hamran memastikan dirinya tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dijanjikannya sejak masa kampanye.
Ia mengaku, selama dua tahun menjabat sebagai anggota DPRD, sejumlah aspirasi masyarakat telah berhasil diperjuangkan dan mulai terealisasi, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan hingga bantuan untuk kelompok masyarakat dan pemuda.
“Ada beberapa usulan masyarakat yang sekarang sudah berjalan. Bahkan tadi pagi saya mendapat informasi beberapa program yang kita perjuangkan sudah mulai direalisasikan. Ada juga bantuan untuk kelompok pemuda, termasuk bantuan kompresor yang sudah mendapat SK dari wali kota,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan beragam aspirasi mulai dari persoalan drainase lingkungan, fasilitas kebersihan, bantuan kelompok usaha masyarakat hingga kebutuhan sarana kepemudaan di wilayah Bacukiki Barat.
Beberapa warga juga meminta pengadaan bak sampah dan kontainer sampah di sejumlah titik permukiman yang dinilai masih minim fasilitas kebersihan. Selain itu, persoalan sertifikat tanah dan legalitas kepemilikan lahan turut menjadi perhatian warga dalam forum tersebut.
Tak hanya itu, layanan kesehatan dan persoalan kepesertaan BPJS juga menjadi salah satu topik yang banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari tunggakan, perubahan status kepesertaan hingga pelayanan rumah sakit.
Menanggapi hal tersebut, Hamran menegaskan bahwa persoalan BPJS menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan setiap kendala yang dihadapi agar dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Masalah BPJS ini juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kalau ada kendala administrasi atau pelayanan, silakan disampaikan supaya bisa kita bantu komunikasikan dan carikan solusi,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Hamran Hamdani menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam pembahasan program maupun penganggaran daerah ke depan.
“Kami di DPRD tentu tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi masyarakat sangat penting menjadi dasar perjuangan kami dalam pembahasan program dan anggaran. Insyaallah semua usulan akan kami kawal sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada,” tutupnya.
