Suyuti Serap Aspirasi Warga,Tekankan Koordinasi Aktif untuk Akses Bantuan Pemerintah

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kalangan masyarakat yang memadati tenda yang telah disiapkan panitia. Turut mendampingi, Lurah Tiro Sompe Hamka, SE., MM., serta sejumlah perwakilan instansi teknis Pemerintah Kota Parepare.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Hanisa, SH., penyuluh kesehatan mewakili Dinas Sosial Parepare; Uaies Al Qarni, S.ST., mewakili Kepala Puskesmas Lumpue dari Dinas Kesehatan; serta Suhandi, ST., Kepala Bidang Cipta Karya yang mewakili Dinas PUPR.

Dalam sambutannya, Suyuti menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Ia mendorong warga untuk memperkuat koordinasi mulai dari tingkat RT dan RW agar pendataan dan pengusulan bantuan dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran, termasuk dalam pengurusan BPJS yang ditanggung pemerintah.

“Saya bisa menjadi anggota DPRD berkat dukungan bapak dan ibu semua. Sekarang sudah menjadi kewajiban saya untuk mendengarkan dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Suyuti disambut antusias warga.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui forum tersebut, ia berharap dapat menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga di lapangan.

Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan harapan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, termasuk penataan pengelompokan desil data kesejahteraan agar tidak terjadi kekeliruan penerima manfaat. Selain itu, warga juga menyoroti perlunya penguatan layanan kesehatan di tingkat Posyandu, khususnya dalam melengkapi sarana dan sumber daya yang ada.

Tak hanya itu, aspirasi terkait pembangunan infrastruktur turut mencuat. Warga meminta agar pembangunan dekker di jalan dan lorong tetap menjadi perhatian pemerintah, mengingat fungsinya yang vital dalam mendukung akses dan keselamatan lingkungan.

Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan, menandai komitmen wakil rakyat dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.